 |
| Cover Buku |
Publikasi mengenai kiprah militer dalam kancah politik Indonesia
bukanlah hal baru. Belakangan, semenjak reformasi bergulir buku-buku bertema
militer di pasaran selama Orde Baru banyak beredar di pasaran. Tetapi, buku ini
memberi sudut pandang berbeda terhadap peran militer dalam memanipulasi sejarah
yang selama 32 tahun diyakini benar. Menurut buku ini, sosok di belakang
pemanipulasian sejarah itu adalah Nugroho Notosusanto.
Sebagaimana sering kita baca, keberadaan militer dalam kancah
politik Indonesia mempunyai posisi yang unik. Hal ini disebabkan rakyat
sendirilah yang menciptakan militer Indonesia, di samping setelah pemimpin
sipil banyak ditangkap dan diasingkan Belanda pada tahun 1948 militer
menempatkan diri sebagai pemimpin nasional.
Atas dasar itu, militer mempunyai klaim yang kuat dan memperoleh
pengesahan dalam waktu lama memainkan peran dwifungsinya dalam kancah
pertahanan dan politik. Tak heran, pasca-1965 militer berubah menjadi kekuatan
yang menggurita dalam setiap sektor kehidupan, sehingga militer pada masa Orde
Baru tak ubahnya sebuah negara dalam negara.
Dominasi militer tidak hanya tampak dalam hal-hal yang fisik,
tetapi juga mempunyai peranan yang kuat mengonstruksi alam bawah sadar massa
rakyat Indonesia sehingga ingatan kolektif rakyat terkendalikan oleh nalar
militer sehingga mempengaruhi tingkah laku sebagian rakyat untuk menciptakan
bayangan diri sebagai mirip kaum militer.
Katharine berpendapat, sejarah di masa Presiden Soekarno menjadi
sarana propaganda untuk berbagai kepentingan, namun di bawah Presiden Soeharto
sejarah menjadi titik pusat upaya mendukung rezim dan militer. Setelah melalui
serangkaian penelitian sejarah terhadap teks-teks sejarah yang beragam, film,
museum, buku ajar, dan latihan-latihan indoktrinasi terdapat satu nama yang
sering muncul, yakni Nugroho Notosusanto.
Nugroho Notosusanto merupakan salah seorang propagandis yang
paling penting dalam rezim Orde Baru. Dia tidak hanya memproduksi dan mengkonsolidasi
terbitan resmi usaha kudeta 1965 yang menjadi dasar legitimasi Orde Baru,
tetapi sebagai Kepala Pusat Sejarah ABRI (1965-1985) dan sebagai Menteri
Pendidikan dia juga, tanpa lelah, menyebarluaskan kepahlawanan melalui museum,
doku-drama dan dalam buku pelajaran (hal. 75).
Ciri dari historiografi nasional yang dibentuk selama masa Orde
Baru adalah sentralitas negara yang diejawantahkan oleh militer. Sejarah
nasional disamakan dengan militer dan produksi sejarah dikendalikan oleh negara
dan militer. Beberapa dampaknya cerita tentang revolusi nasional akhirnya
memfokuskan pada peran menentukan dari militer dengan menyingkirkan pelaku
sejarah yang lain.
Menurut versi ini, sepanjang periode tahun 1950-an militerlah yang
menyelamatkan bangsa ini dari disintegrasi dengan mengabaikan fakta bahwa
militer memainkan peran penting dalam pemberontakan-pemberontakan di daerah.
Sejarah versi militer seputar pemberontakan 1965 menjadi legitimasi dan alasan
kuat naik dan bertahannya Orde Baru di bawah topangan militer selama 32 tahun.
Militer Indonesia mempunyai peran yang strategis karena menempati
posisi tinggi dalam masyarakat oleh peran ganda mereka dalam pertahanan dan
sosiopolitik. Militer, khususnya Angkatan Darat menikmati kedudukan istimewa
dalam bidang politik nasional sejak pertengahan tahun 1950-an dan karena itu
merupakan kekuatan yang paling siginifikan dalam sejarah Indonesia baru.
Pemberlakuan keadaan darurat 1957 dan 1963 serta konsep jalan
tengah AH Nasution yang mengajukan konsep gabungan pertahanan dan sosiopolitik
atau dwifungsi semakin menegaskan peran militer. Setelah upaya kudeta 1965 yang
memicu terjadinya pengambil alihan kekuasaan oleh militer, dwifungsi militer
disahkan dan lebih banyak lagi personel militer dipindah ke posisi-posisi kunci
dalam pemerintahan.
Katharine memusatkan kajian sejarahnya pada museum karena militer
menekankan sejarah lewat gambar sebagai suatu sumber untuk menyampaikan
sejarah. Dalam buku petunjuk hasil dari seminar ABRI tahun 1997, Nugroho
menulis, “di dalam masyarakat yang sedang berkembang seperti Indonesia, dimana
kebiasaan membacapun masih sedang berkembang, kiranya histori visualisasi masih
aga efektit bagi pengungkapan identitas ABRI”.
Akhirnya, salah satu pesan paling jelas dan diketahui umum adalah
kajian terhadap historiografi Orde Baru yang diproduksi militer adalah bahwa
ketika satu versi tunggal tentang masa lalu yang diperkenankan, sejarah hisa
menjadi bagian dari sistem ideologi otoritarianisme.
Kehadiran buku ini menarik karena memberikan tambahan kepustakaan
dari sudut pandang berbeda mengenai kiprah militer dalam politik Indonesia.
Paling tidak, kehadiran buku ini menjadi catatan berharga bagi semua anggota
TNI sekarang untuk tidak lagi mengulang kesalahan seperti 32 tahun Orde Baru.
[Paulus
Mujiran, Koordinator Riset The Servatius
Society Semarang]
Judul : Ketika Sejarah Berseragam, Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia
Penulis : Katharine E McGrego
Penerjemah : Djohana Oka
Penerbit : Syarikat, Yogyakarta
Tahun : 2008
Tebal : 459 halaman
